Masyarakat adat di Indonesia, meskipun menjadi penjaga kekayaan budaya dan ekologi, seringkali menghadapi status sebagai Minoritas Terpinggirkan. Perjuangan mereka tidak hanya sebatas mempertahankan tradisi, tetapi juga mempertahankan hak atas tanah ulayat yang menjadi sumber kehidupan dan identitas. Ekspansi industri, perkebunan, dan proyek pertambangan seringkali menjadi ancaman nyata yang mengikis keberadaan dan kedaulatan mereka di tanah leluhur.

Isu utama yang melatarbelakangi perjuangan ini adalah konflik agraria. Pengakuan hukum formal atas hak tanah ulayat masih menjadi tantangan besar. Meskipun ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hutan adat, implementasi di lapangan berjalan lambat. Legalitas yang tidak jelas membuat mereka rentan terhadap klaim sepihak, menjadikan mereka Minoritas Terpinggirkan dalam sengketa lahan.

Selain ancaman fisik terhadap tanah, terjadi pula erosi budaya. Globalisasi dan modernisasi, ditambah dengan sistem pendidikan yang tidak sensitif terhadap kearifan lokal, dapat menggerus bahasa, ritual, dan pengetahuan tradisional. Generasi muda menjadi terasing dari identitas adat mereka, yang merupakan satu-satunya cara mereka menghadapi arus budaya dominan.

Akses terhadap layanan publik yang layak juga menjadi masalah. Di banyak komunitas adat, fasilitas pendidikan dan kesehatan seringkali minim atau sulit dijangkau. Diskriminasi dalam pelayanan publik membuat mereka merasa diabaikan oleh negara. Mereka adalah Minoritas Terpinggirkan yang hak-hak dasar sipil dan politiknya belum terpenuhi secara adil dan merata.

Perjuangan kelompok adat untuk mempertahankan identitas seringkali dihadapkan pada diskriminasi dalam pengambilan kebijakan publik. Kepentingan ekonomi jangka pendek seringkali lebih diutamakan daripada keberlanjutan budaya dan lingkungan mereka. Suara mereka di tingkat daerah maupun nasional seringkali tidak memiliki daya tawar yang kuat.

Untuk mengatasi peminggiran ini, diperlukan pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat dan cepat atas hak-hak masyarakat adat. Negara harus mempercepat proses registrasi dan sertifikasi tanah adat, sesuai dengan mandat undang-undang. Kepastian hukum adalah kunci untuk menghentikan konflik agraria yang terus berulang.

Pendidikan yang berbasis multikultural dan inklusif harus didorong. Kurikulum sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai dan kearifan lokal untuk melestarikan bahasa dan tradisi adat. Pemberdayaan ekonomi melalui skema usaha berbasis potensi lokal juga penting agar mereka tidak bergantung pada eksploitasi sumber daya alam oleh pihak luar.

Kesimpulannya, perlindungan terhadap masyarakat adat bukan hanya masalah HAM, tetapi juga upaya melestarikan keanekaragaman Indonesia. Mengangkat mereka dari status Minoritas Terpinggirkan membutuhkan komitmen serius dari semua pihak. Kedaulatan mereka atas tanah dan identitas harus dihormati sebagai fondasi dari pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Sumber