Sifat pernikahan mut’ah yang sementara dan terikat waktu secara otomatis menghilangkan hak dasar yang melekat pada perkawinan kekal, yaitu hak talak dan iddah. Dalam Hukum Negara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak adalah prosedur resmi untuk mengakhiri ikatan, dan iddah adalah masa tunggu untuk Perlindungan Wanita. Nikah mut’ah tidak menyediakan keduanya.

Ketika jangka waktu nikah mut’ah berakhir, hubungan perkawinan tersebut otomatis terputus. Mekanisme ini suami untuk menjatuhkan talak secara resmi melalui pengadilan, dan menghilangkan hak istri atas masa iddah yang diakui hukum. Dengan demikian, praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam perkawinan Islam.

Masa iddah memiliki fungsi vital sebagai Perlindungan Wanita untuk memastikan tidak adanya kehamilan silang (masalah nasab) dan memberikan waktu bagi wanita untuk memulihkan diri. Karena nikah mut’ah menghilangkan hak ini, potensi masalah nasab dan ketidakjelasan status anak sangat tinggi. Praktik ini secara langsung merugikan wanita.

Tanpa prosedur talak yang sah, istri tidak memiliki legalitas untuk menuntut hak-hak pasca-perceraian, seperti nafkah kewajiban nafkah mut’ah dan iddah. Nikah mut’ah menghilangkan hak istri untuk mendapatkan keadilan dan Perlindungan Wanita finansial yang diatur dalam Hukum Negara setelah berakhirnya hubungan perkawinan.

Hukum perkawinan Indonesia dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi keluarga. Pencatatan Sipil pernikahan adalah prasyarat untuk menegakkan hak talak, iddah, dan kewajiban nafkah. Nikah mut’ah menghilangkan hak ini, sehingga tidak memberikan jaminan sama sekali.

Praktik nikah mut’ah juga berpotensi menimbulkan masalah nasab dan ketidakjelasan status anak di mata Hukum Negara karena tidak adanya masa iddah yang jelas. Kondisi ini membuat Perlindungan Wanita menjadi sangat lemah dan kepastian hukum keluarga menjadi dipertanyakan.

Mengabaikan Hukum Negara dan prinsip perkawinan kekal menghilangkan hak dasar yang sangat penting. Untuk menjamin kepastian hukum dan Perlindungan Wanita secara menyeluruh, setiap pernikahan harus memenuhi syarat sah dan tercatat di Pencatatan Sipil, termasuk hak atas talak dan iddah yang diatur.

Kesimpulannya, nikah mut’ah menghilangkan hak talak dan iddah, yang merupakan pilar kepastian hukum bagi wanita. Memilih pernikahan yang sah dan tercatat di Pencatatan Sipil adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan semua perlindungan dan hak, termasuk hak talak dan masa iddah yang diakui Hukum Negara. Sumber