Pemulihan ekonomi global pasca-pandemi telah menciptakan persaingan sengit antarnegara untuk menarik Investasi Asing Langsung (FDI). Bagi Indonesia, FDI adalah motor utama untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Strategi Pemerintah dalam memposisikan diri sebagai tujuan investasi yang menarik menjadi sangat krusial. Strategi Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemberian insentif fiskal, tetapi juga pada reformasi struktural yang mendasar untuk memperbaiki iklim usaha dan mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi keluhan utama investor. Keberhasilan dalam menarik FDI akan menentukan kecepatan dan kualitas pemulihan ekonomi nasional.

Komponen kunci pertama dari Strategi Pemerintah adalah penyederhanaan regulasi dan perizinan. Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) atau Omnibus Law merupakan instrumen utama dalam upaya ini. UUCK bertujuan memangkas ribuan peraturan yang tumpang tindih dan menggantinya dengan sistem perizinan berbasis risiko melalui layanan Online Single Submission (OSS). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memegang peran sentral dalam mengawal implementasi OSS. BKPM mencatat bahwa waktu rata-rata pengurusan izin usaha baru telah dipersingkat hingga 50% dibandingkan periode sebelum UU Cipta Kerja berlaku penuh pada tahun 2021. Percepatan ini memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh investor asing.

Komponen kedua adalah fokus pada insentif fiskal yang ditargetkan dan pembangunan infrastruktur hilirisasi. Pemerintah menawarkan tax holiday dan tax allowance yang kompetitif, terutama untuk investasi di sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, industri berbasis digital, dan hilirisasi nikel serta bauksit. Contohnya, untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik, Strategi Pemerintah telah menyiapkan zona industri khusus dengan fasilitas perpajakan maksimal. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas. PUPR melaporkan bahwa 80% proyek jalan tol strategis telah selesai sesuai jadwal hingga akhir kuartal ketiga 2025.

Selain faktor ekonomi, aspek keamanan investasi juga penting. Pemerintah menjamin perlindungan hukum dan keamanan bagi modal asing. Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), melalui Bareskrim, aktif mengawasi praktik-praktik ilegal atau sengketa investasi yang dapat merugikan investor. Jaminan keamanan ini secara langsung memengaruhi persepsi risiko di mata investor global. Dalam seminar yang diadakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) pada hari Selasa, 18 November 2025, Kepala BKPM menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan end-to-end yang transparan, termasuk penyelesaian sengketa investasi yang adil dan cepat, sebagai bagian integral dari Strategi Pemerintah untuk menarik FDI.