Mediasi Sengketa Lahan Eks PTPN Antara Warga Dan Perusahaan
Pemerintah daerah bersama kementerian pertanahan kembali memfasilitasi jalur penyelesaian konflik atas kepemilikan area perkebunan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Tim fasilitator menggelar mediasi sengketa lahan bekas area perkebunan negara yang melibatkan ribuan kepala keluarga petani dengan pihak manajemen perusahaan swasta. Pertemuan terbuka ini bertujuan untuk mencari jalan keluar yang adil dan saling menguntungkan terkait status penguasaan fisik tanah oleh warga lokal. Kedua belah pihak dihadirkan duduk bersama di salon balai kota guna menyampaikan argumen hukum serta bukti dokumen kepemilikan masing-masing.
Masyarakat petani mengklaim bahwa lahan bekas perkebunan tersebut telah diterlantarkan selama belasan tahun sebelum akhirnya diolah menjadi kawasan pemukiman dan pertanian produktif oleh warga. Warga mendesak pemerintah untuk merealisasikan program reforma agraria dengan membagikan sertifikat hak milik tanah secara resmi kepada para petani penggarap. Di sisi lain, pihak perusahaan bertahan dengan menunjukkan bukti perpanjangan izin hak guna usaha yang masih berlaku secara sah dari kementerian pertanahan. Perbedaan dasar hukum ini menyebabkan ketegangan yang sering berujung pada aksi unjuk rasa di lapangan.
Pemerintah daerah mengusulkan solusi win-win solution dengan membagi kawasan sengketa menjadi dua peruntukan, yaitu area operasional perusahaan dan kawasan pemukiman warga. Pihak perusahaan diminta untuk melepaskan sebagian area HGU yang telah menjadi pemukiman padat warga melalui skema penataan ulang kawasan perkebunan. Sebagai gantinya, warga berjanji akan menghormati batas wilayah operasional perkebunan perusahaan serta tidak lagi melakukan pencerobohan lahan baru di luar kesepakatan. Skema kompromi ini dinilai sebagai jalan terbaik demi menjaga kondusivitas wilayah.
Proses pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan ini berjalan cukup hangat namun tetap dalam suasana kondusif dan tertib hingga akhir sesi pertemuan. Kedua pihak menyambut positif draft awal nota kesepahaman damai yang ditawarkan oleh tim fasilitator pemerintah daerah dan berjanji akan mengkaji poin-poinnya. Penandatanganan nota kesepakatan resmi dijadwalkan akan berlangsung pada bulan depan usai proses pengukuran ulang batas lahan selesai dilakukan oleh tim teknis. Kepastian hukum atas kepemilikan tanah ini sangat dinantikan oleh warga.
Masyarakat berharap agar hasil kesepakatan mediasi ini dapat benar-benar direalisasikan di lapangan tanpa ada pihak yang mengingkari janji di kemudian hari. Penyelesaian sengketa lahan melalui jalur dialog terbukti jauh lebih efektif dan bermartabat ketimbang menggunakan cara-cara kekerasan yang merugikan semua pihak. Pemerintah berjanji akan terus mengawal proses legalisasi sertifikat tanah bagi warga hingga tuntas secara penuh. Kedamaian dan kepastian hukum menjadi modal utama bagi peningkatan kesejahteraan para petani lokal.
