Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan yang progresif kini tengah mengambil langkah berani untuk membersihkan wajah jalanan kota dari praktik ilegal, di mana Rico Waas secara tegas menyatakan perang melawan keberadaan jukir liar Medan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Pernyataan ini bukan sekadar gertakan sambal, melainkan sebuah seruan aksi bagi warga untuk berperan aktif dalam menciptakan ketertiban umum. Dalam sebuah pertemuan strategis yang diadakan di Balai Kota Medan pada Rabu, 11 Februari 2026, ditegaskan bahwa sistem perparkiran harus kembali pada jalur resmi yang memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) serta menjamin kenyamanan para pengendara yang melintas di wilayah ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Metode pemberantasan yang diusung kali ini mengandalkan sinergi antara teknologi dan partisipasi publik. Rico Waas menginstruksikan masyarakat untuk tidak ragu mendokumentasikan segala bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. “Dokumentasikan melalui foto atau video, dan serahkan pada kami melalui kanal pengaduan resmi,” pesannya di hadapan para pemangku kepentingan. Instruksi ini ditujukan untuk memutus mata rantai praktik jukir liar Medan yang sering kali beroperasi di zona-zona larangan parkir atau area yang seharusnya sudah menerapkan sistem parkir elektronik (E-Parking). Dengan adanya bukti visual yang kuat, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan yang lebih presisi dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi tegas.

Pelaksanaan penertiban ini juga melibatkan pengawalan ketat dari petugas aparat gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan serta personel kepolisian dari jajaran Polrestabes Medan. Pada pemantauan lapangan yang dilakukan hari ini, Rabu, 11 Februari 2026, petugas terlihat melakukan patroli di beberapa titik rawan seperti kawasan Jalan Dr. Mansyur dan area Kesawan. Kehadiran petugas kepolisian berpakaian dinas lengkap di lokasi-lokasi strategis tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada warga sekaligus mencegah potensi gesekan fisik saat penertiban dilakukan. Langkah ini merupakan bentuk pengamanan objek vital dan fasilitas umum guna mendukung terciptanya lingkungan kota yang lebih tertata dan disiplin.